[TULISAN IBD] Budaya Politik di Indonesia

A. Pengertian Budaya Politik

Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu ( G. A. Almond dan S. Verba )
Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya ( Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews )
Suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan khusus serta pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok - kelompok dalam masyarakat ( Almond dan Powell )

B. MACAM - MACAM BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT

Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus).
Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam.
Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan.

C. TIPE - TIPE BUDAYA POLITIK

1. BUDAYA POLITIK PAROKIAL ( PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )
Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit.
Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri.
Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.
2. BUDAYA POLITIK SUBJEK ( SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik
Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah.
Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi
3. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ( PARTICIPANT POLITICAL CULTURE )
Merupakan tipe budaya yang ideal.
Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah.
Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).
4. BUDAYA POLITIK SUBJEK PAROKIAL 
( PAROCHIAL SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan.
Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.
Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.
5. BUDAYA POLITIK SUBJEK PARTISIPAN 
( PARTICIPANT SUBJECT POLITICAL CULTURE )
Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis.
Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.
6. BUDAYA POLITIK PAROKIAL PARTISIPAN 
( PARTICIPANT PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )
Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial.
Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.

D. PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA

Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain.
Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia.
Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Kelebihan masa Demokrasi Terpimpin : 
A. Tidak akan ada gejolak politik, karena hanya satu partai yg berkuasa.
B. Peraturan pemerintahan sama di berbagai daerah sehingga lebih mudah diatur.

Kelemahan masa Demokrasi Terpimpin : 
A. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
B. Pengusa cenderung otoriter, karena tidak ada kontrol dari oposisi.
C. Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).